Ruang berbagi untuk saling menginspirasi

Cara Pengendalian dan Peran Pranata Sosial

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on tumblr
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram

Pengendalian sosial atau kontrol sosial bertujuan untuk menciptakan keteraturan, tatanan, order dalam kehidupan masyarakat agar harmonis. Dinamika sosial selalu identik dengan perubahan, konflik, dan pertentangan. Perilaku menyimpang dan pelanggaran norma lainnya telah menjadi bagian dari kehidupan sosial. Keberadaan pengendalian sosial adalah upaya untuk meluruskan kembali segala perilaku dan tindakan sosial yang dianggap menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. 

Cara Pengendalian Sosial

Agar pengendalian sosial dapat berjalan secara efektif, perlu ditempuh cara-cara yang sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat. Ada dua cara pengendalian sosial yakni pengendalian tanpa kekerasan dan pengendalian dengan kekerasan.

  1. Pengendalian tanpa kekerasan (persuasi). Pengendalian ini biasanya ditujukan kepada masyarakat yang hidup dalam keadaan relatif aman dan tentram. Artinya sebagian nilai dan norma sudah mendarah daging pada diri warga masyarakat. Caracara yang bisa ditempuh antara lain kotbahkotbah keagamaan, ceramah umum, pidatopidato pada acara resmi, dan sebagainya.
  2. Pengendalian dengan kekerasan (koersi) Pengendalian ini biasanya ditujukan pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial-budaya. Norma-norma yang telah lama ada dihadapkan pada norma-norma atau ”budaya” baru. Pada hal norma yang baru ini belum melekat pada diri masyarakat. Jika norma lama ingin dipertahankan, maka pengendalian sosial berfungsi untuk menolak norma yang baru.

Namun jika norma lama harus diganti dengan norma baru, maka pengendalian sosial berfungsi untuk mendorong ditaatinya normanorma yang baru itu. Pengendalian dengan kekerasan tentu saja tidak boleh dilakukan semena-mena tanpa batas. Biasanya pengendalian ini menimbulkan reaksi yang menentang dari pihak-pihak yang menetapkan pengendalian. Perlu diingat pula bahwa paksaan yang dilakukan terus menerus tidak akan berhasil dengan baik. Pengendalian dengan kekerasan dapat dibedakan menjadi dua yakni, kompulsi dan pervasi. Kompulsi bertujuan untuk memaksa masyarakat mematuhi norma–norma yang berlaku. Misalnya hukuman penjara. Sedangkan pervasi adalah penanaman norma-norma secara berulang-ulang supaya hal itu bisa masuk dalam kesadaran seseorang.

Peranan Pranata Sosial dalam Pengendalian

Pranata sosial, ada yang secara langsung berperan dalam upaya pengendalian sosial tetapi ada juga yang secara tidak langsung. Kali ini akan kita bicarakan pranata sosial yang secara langsung berperan dalam proses pengendalian sosial. Dikatakan secara langsung karena keberadaan pranata sosial tersebut memiliki fungsi mengatur kehidupan bermasyarakat. Pengendalian sosial pada dasarnya adalah pengawasan.

Baca :  Pengendalian Sosial

Pengawasan ini dilakukan secara individual maupun kelompok. Agar dapat dilakukan secara efektif, diperlukan pranata khusus yang mengatur perilaku warga masyarakat. Dalam setiap pranata terdapat aparat atau pihak yang diberi wewenang untuk mengawasi atau mengendalikan orang-orang yang berperilaku menyimpang. Beberapa pranata sosial yang ada dalam masyarakat kita adalah:

  1. Kepolisian. Polisi itu aparat resmi pemerintah. Tugasnya antara lain memelihara ketertiban masyarakat. Polisi berwenang untuk menangkap dan menahan setiap anggota masyarakat yang dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan atau meresahkan masyarakat. Misalnya pencuri, perampok, pemerkosa, pembunuh, perusuh, dan sebagainya.
  2. Pengadilan. Ini juga aparat pemerintah. Unsur-unsur yang ternmasuk aparat pengadilan antara lain, hakim, jaksa, panitera, polisi, dan pengacara. Pihak pengadilan bertugas mengadili orang yang dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Jaksa bertugas menuntut plaku agar dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim bertugas menetapkan dan menjatuhkan putusan berdasarkan data yang terungkap di pengadilan. Pengacara atau pembela bertugas mendampingi pelaku untuk memberikan pembelaan.
  3. Tokoh Adat. Adat berkaitan dengan kebiasaan yang bersifat magis religius tentang nilai-nilai budaya masyarakat tertentu. Tokoh adat berperan mengendalikan sikap dan perilaku warga masyarakat agar sesuai dengan norma-norma adat. Bentuk pengendalian bisa berupa penjatuhan sanksi yakni denda, teguran, atau pengucilan dari lingkungan adat.
  4. Tokoh Agama. Tokoh agama adalah seseorang yang memiliki pemahaman, penghayatan, dan pengamalan yang luas tentang agamanya. Misalnya ulama, uztad, pastor, pendeta, kyai, biksu dan sebagainya.
  5. Tokoh Masyarakat. Setiap orang yang dianggap berpengaruh dalam kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat sering disebut tokoh masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang terpandang atau terkemuka dalam masyarakat. Misalnya para pejabat atau penguasa, cendekiawan, tetua adat, dan sebagainya. Pada zaman dulu, guru adalah tokoh masyarakat. Namun seiring dengan perubahan zaman, saat ini guru tidak lagi dianggap sebagai tokoh masyarakat. Seseorang dipandang sebagai ”tokoh” , biasanya karena yang bersangkutan memiliki kelebihan tertentu dan dapat dijadikan panutan atau contoh di lingkungan masyarakatnya. Karena seorang tokoh dipandang mampu mempengaruhi orang lain, maka yang besangkutan dapat mengendalikan masyarakatnya, misalnya dengan menggalang kerja sama atau gotong royong di antara warga masyarakat.
Baca :  Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

0 Comments

Tinggalkan Balasan